Adopsi digital pemerintah di Indonesia masih tertinggal di antara negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan E-Government Index yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 107 dari 193, di belakang Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Indeks ini mencerminkan apa yang diamati oleh banyak praktisi mengenai pengembangan E-Government di Indonesia. Masalah-masalah seperti CIO Pemerintah, infrastruktur TIK, literasi digital ASN, dan kesenjangan kapasitas dan konektivitas antara pemerintah nasional dan daerah masih ada dan merupakan tantangan yang perlu segera diatasi oleh pemerintah Indonesia untuk sepenuhnya mengubah dirinya menjadi pemerintah digital.
Pemerintah Indonesia telah menempatkan komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah pemerintah digital, untuk mengembangkan rencana SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan mengembangkan purwarupa yang nantinya dapat diadopsi secara menyeluruh.
Berita terbaru dari Wantiknas
.jpeg)
