Mengejar Peningkatan Infrastruktur Digital dan Penyediaan Layanan Internet

Status yang tertulis di akun media sosial Facebook milik seorang guru bernama Reni Rosari Sinaga, pada Sabtu, 1 Juli 2020, membuat kita terhenyak. Betapa tidak, diceritakan bagaimana sejumlah pelajar di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terpaksa harus memanjat pohon agar bisa mendapatkan sinyal jaringan internet saat belajar daring. Bukan tanpa perhatian, apa yang dituliskan oleh Reni Rosari Sinaga memang masih dialami oleh sebagian anak Indonesia yang daerahnya belum menikmati layanan digital yang nyaman dan lancar.

Dalam rapat terbatas perencanaan transformasi digital yang dilakukan pada 3 Agustus kemarin di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi memberikan lima arahan. Salah Satu arahan tersebut ialah, Jokowi memerintahkan Menkominfo Johnny G Plate untuk mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kemudian mempercepat penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik layanan publik. 

Menyikapi lima arahan dari presiden tersebut, Wantiknas menggelar Focus Group Discussion dengan tema “Sinergi Percepatan Perluasan Akses dan Peningkatan Infrastruktur Digital dan Penyediaan Layanan Internet” yang dilakukan secara online pada Kamis (13/08). Diakui oleh Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, Ilham A Habibie, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dalam percepatan transformasi digital di Indonesia pada sektor infrastruktur telekomunikasi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi mengenai lima langkah percepatan transformasi digital. Sebagai lembaga multistakeholder TIK yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2014, yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Wantiknas juga bertanggung jawab atas percepatan dan pengembangan transformasi digital sesuai dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.45/M.PPN/HK/04/2020. 

Dalam pembukaanya, Ilham, mengatakan tantangan dalam transformasi digital adalah infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum optimal dan juga dibutuhkan keberpihakan dari pemerintah mengenai internet. “Tantangan lainnya adalah belum meratanya infrastruktur, memang di Jabodetabek sudah bagus. Tapi kita harus memikirkan di wilayah timur, Papua misalnya. Selain itu, keterjangkauan biaya layanan internet, itu juga perlu adanya keberpihakan dari pemerintah untuk mensubsidi internet bagi yang belum bisa membiayainya,” katanya. 

Selain Tim Pelaksana Wantiknas, diskusi tersebut juga dihadiri oleh narasumber lainnya yaitu Plt. Direktur Pengembangan Pitalebar, Kemenkominfo, Marvels P. Situmorang, Ketua Umum APJATEL, M. Arif Angga, Director of ICT Strategy & Business PT. Huawei Tech Investment, Mohammad Rosidi dan Director & Chief Strategi and Innovation PT. Indosat Ooredoo, Arief Musta’in. 

Dalam paparannya, Marvels P. Situmorang menyampaikan bahwa wilayah Indonesia yang sangat luas berupa pulau, pegunungan dan lembah yang beberapa wilayah masih kesulitan membangun jaringan. Marvel juga menjelaskan langkah yang telah dilakukan oleh Kemkominfo. Ada sekitar 9 ribu titik wilayah yang digarap melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), diharapkan di tahun 2021 APBN untuk membangun infrastruktur dapat terlaksana.

Sementara, Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas Rachmat Mardiana menyatakan telah memperoleh data dari BAKTI yang dibagi dua yaitu ketersambungan sampai ke tingkat desa untuk fiber optic sekitar 14% desa tersisa 86% atau hampir 72 ribu desa dari 83.218 yang belum tersambung. Kemudian keterjangkauan dengan 4G sekitar 12,540 desa yang belum terjangkau BTS, untuk 3T sekitar 3,435 desa dan non 3T sekitar 9,413 desa.

Beri rating artikel ini:

https://github.com/igoshev/laravel-captcha

Berita Terbaru

Berita terbaru dari Wantiknas