• Berita

Presiden Jokowi dan Tony Blair membahas sejumlah hal strategis, terutama terkait transformasi digital pemerintah yang kini sedang dikebut dengan Menteri PANRB menjadi salah satu koordinator tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (18/04/2024). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, membahas serangkaian inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia.

Dalam keterangannya selepas pertemuan, Menteri Investasi menyebut bahwa pertemuan bersama Tony Blair menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk rencana pembangunan fasilitas solar panel di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan dikerjakan bersama dengan Persatuan Emirat Arab.

“Kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini,” ujar Menteri Investasi, menambahkan bahwa inisiatif ini akan difasilitasi oleh Tony Blair dan merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik.

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru.

“Kami berbicara tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70 (persen) dalam negeri, 30 (persen) luar negeri,” ucap Bahlil sebagaimana dikutip dari website setkab.go.id.

Di sisi transformasi digital, Menteri PANRB Abdullah Azwar Annas mengungkapkan bahwa Indonesia tengah berupaya keras untuk mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia.

“Begitu kami diminta Bapak Presiden untuk mengoordinasi transformasi digital, Tony Blair ke kantor Kemenpan RB, beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi,” jelasnya.

MenPAN RB juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan khusus untuk mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional. Hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

“Kalau di Indonesia selama ini memang masih terpisah-pisah. Mau akses layanan A, maka unduh aplikasi Kementerian A; lalu mau akses layanan B maka harus unduh aplikasi B. Pengisian data berulang dan belum ada interoperabilitas data yang baik sehingga masyarakat itu kesulitan. Ini yang Presiden ingin agar semua simpel dan memudahkan rakyat, dan itu kini sedang dikerjakan INA Digital sebagai GovTech Indonesia,” papar Anas. (IN)