• Berita

SIARAN PERS No. 001/PR/WANTIKNAS/02/2022

Digital Transformation Virtual Expo 2022 (DTXID 2022) – Session 1
“Akselerasi Perluasan Akses Dan Peningkatan Infrastruktur Digital”

Jakarta, 02 Februari 2022 — Sebagaimana kita ketahui, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan yang telah terjadi di dunia. Banyak negara yang melakukan langkah transformasi digital sejak beberapa tahun silam. Indonesia sendiri bukan tidak merencanakannya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, transformasi digital telah disebutkan sebagai salah satu arus utama arah pembangunan nasional menuju masa depan. Pemerintah berencana memanfaatkan ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta memberi kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agresif pada perekonomian. 

Tak dipungkiri, wabah COVID-19 mempengaruhi pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Namun di balik itu, COVID-19 juga menjadi “chief transformation officer” paling sukses di jagad raya yang berhasil memaksa seluruh dunia melakukan percepatan langkah transformasi digital. Begitupula Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri memberikan lima arahan dalam rapat terbatas perencanaan transformasi digital yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Agustus 2020 silam.  Presiden Jokowi mengamanatkan agar segera dilakukan percepatan dan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepat integrasi Pusat Data Nasional, penyiapan kebutuhan talenta digital, dan penyiapan regulasi serta skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital.

WEBINAR AKSELERASI PERLUASAN AKSES DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DIGITAL
Mengingat pentingnya transformasi digital bagi masa depan bangsa, Wantiknas sebagai lembaga yang mendapat mandat untuk mengoordinasikan transformasi digital nasional, berinisiatif menyelenggarakan Digital Transformation Virtual Expo 2022 (DTXID 2022) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan interaksi dan memperkuat sinergi seluruh stakeholder dalam akselerasi transformasi digital di Indonesia. Acara berlangsung secara virtual atau online selama 3 (tiga) hari, mulai Rabu, 2 Februari hingga Jumat, 4 Februari 2022.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ir. Josaphat Rizal Primana, M. Sc. mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, “Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi berkembang kian maju, memungkinkan peredarannya semakin meluas. Dampaknya, menciptakan efisiensi terhadap waktu, biaya, ruang, dan lainnya, pada penyelenggaraan kegiatan di pemerintahan, pendidikan, dan layanan masyarakat.

Menurutnya, transformasi digital adalah proses menggunakan teknologi digital untuk menciptakan atau memodifikasi proses bisnis dan budaya untuk memenuhi perubahan kebutuhan. “Transformasi digital mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan 10 (sepuluh) sub major project, yaitu akses dan infrastruktur, layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perdesaan, koperasi dan UMKM, digitalisasi bantuan sosial, industri 4.0, literasi digital masyarakat, sumber daya digital Indonesia, dan keamanan siber.”

Pengaturan mengenai ekosistem digital mencakup berbagai pemangku kepentingan, sistem, dan lingkungan yang saling mendukung. Peraturan tersebut setidaknya meliputi 3 area terkait. Pertama, infrastruktur digital, dukungan sumber daya dan infrastruktur digital, termasuk di dalamnya tata Kelola data. Kedua, masyarakat, hak dasar, dan tata kelola digital, interaksi teknologi digital antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Ketiga, ekonomi digital, peran teknologi digital dalam meningkatkan peluang dan efisiensi ekonomi.

Ir. Josaphat mengajak masyarakat terus optimis bahwa Indonesia berada pada waktu dan situasi yang tepat untuk mempercepat transformasi digital, “Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat jadi langkah penting dalam percepatan ini. Terobosan baru harus beriring dengan keseriusan bersaing berbagi bersinergi. Kami berharap, inisiatif pelaksanaan Digital Transformation Virtual Expo 2022 ini merupakan ajang kordinasi dan eksibisi bagi seluruh stakeholder, baik lembaga pemerintah, badan usaha, maupun pihak lainnya, untuk mendorong transformasi digital.”

DTXID 2022 adalah suatu kegiatan pameran showcase, seminar, dan workshop terkait transformasi digital. Dalam pelaksanaannya, melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, dunia usaha, lembaga profesional, asosiasi profesi, dan masyarakat umum. Seluruh instansi, lembaga, perusahaan, dan komunitas yang terlibat dapat memperlihatkan capaian yang telah diraih sebagai informasi dan inspirasi bagi siapa pun yang hadir pada DTXID 2022 ini.

“Sensasinya akan sama dengan mengunjungi ekspo secara offline. Kita bisa mengunjungi tur virtual ke booth yang tersedia kapan pun dan dari mana pun, mengambil brosur atau dokumen, melakukan komunikasi dengan operator yang bertugas, memasuki ruang seminar, mengikuti webinar terkait terkait transformasi digital dari berbagai sektor, bahkan mengikuti kuis atau mendapat doorprize yang disediakan,” jelas Hari Sungkari selaku Organizing Committee (OC) DTXID 2022.

Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional (Wantiknas) Ilham Akbar Habibie menilai transformasi digital bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan jauh lebih menyeluruh, termasuk pada persoalan sosial masyarakat dan pemerintah. “Memang betul ini tentang pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup, tapi ini tidak hanya terbatas pada persoalan itu saja. Transformasi digital ini juga menyentuh pendidikan dan kebudayaan, perundang-undangan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, acara Digital Transformation Virtual Expo 2022 ini merupakan kepentingan semua pihak.”

Sehubungan dengan masih terbatasnya mobilisasi, DTXID 2022 sebuah inovasi untuk tetap meningkatkan interaksi dan memperkuat koordinasi seluruh stakeholder serta menggali berbagai pemikiran dan pengetahuan mengenai akselerasi transformasi digital di Indonesia. Sebuah langkah dalam menyusun dokumen rekomendasi akselerasi transformasi digital sebagai respon atas arahan Presiden RI.

“Di acara ini, kita akan banyak berinteraksi dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam akselerasi transformasi digital. Nantinya, akan muncul pemikiran dan pengetahuan tentang akselerasi transformasi digital dari berbagai lembaga dan tokoh yang terlibat. Dengan demikian, kita bisa menyusun sebuah dokumen rekomendasi akselerasi transformasi digital sebagai respon atas arahan Presiden RI,” ujar Ilham.

Selain acara pembukaan, DTXID 2022 menghadirkan webinar untuk menjawab arahan Presiden RI mengenai transformasi digital dengan narasumber dan moderator yang mewakili multistakeholder. Selain itu, ada beberapa sesi khusus yang membahas strategi transformasi digital di berbagai sektor strategis.

Ketua Umum Masyarakat Telematika selaku Anggota Tim Pelaksana Wantiknas Sarwoto Atmosutarno, S.E., M.B.E. sebagai keynote speaker berbicara mengenai capaian dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur digital. “Saat ini, sektor telematika sudah menjadi enabler of livings. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintahan Digital mulai bergerak. Menurut catatan, pemerintah telah mengeluarkan dana yang cukup besar, tetapi utilitasnya hanya mencapai 30%.”

“Kita melihat adanya tantangan bagi e-government terkait keperluan leadership system, mencakup komitmen pimpinan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Masih banyak ruang untuk perbaikan secara menyeluruh sehingga pelaksanaan SPBE akan sukses. Undang-Undang perlu menunjuk National Chief Information Officer (NCIO) dan melebur model integrasi pusdatin-pusdatin di Kementerian atau Lembaga kepada organisasi NCIO SPBE,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga mengatakan, “Di Indonesia memang masih sulit dalam pengembangan connectivity karena keunikan geografisnya, masih adanya kesenjangan. Saat ini, pengguna internet terbesar di Indonesia, ada di Pulau Jawa sebesar 41,7%, diikuti dengan Pulau Sumatera sebesar 16,2%. Pertumbuhan yang pesat tersebut masih menyisakan berbagai masalah, terutama pemerataan akses yang terkendala hambatan geografis dan sebaran populasi yang tidak mencapai skala ekonomi.”

Dalam upaya mendorong pemerataan akses broadband di Indonesia, APJII membangun Indonesia Internet Exchange (IIX) Point untuk membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi konektivitas internet lokal. “Kemudahan bertukar lalu lintas antar anggotanya memungkinkan perusahaan jaringan memperpendek jarak tempuh trafik data. Dengan adanya IIX di setiap lokasi, interkoneksi antar pelanggan internet di Indonesia dapat terselenggara secara mudah dan murah sehingga ekonomi digital dapat tumbuh lebih laju,” ujar Arif.

Rektor Telkom University Prof. Dr. Adiwijaya, M.Si. mengemukakan pendapatnya, “Selain memenuhi kebutuhan 9 juta digital talent dalam 15 tahun ke depan sesuai arahan Pemerintah, perlu ada perluasan akses, termasuk perangkat infrastruktur. Triple helix antara digital connectivity, digital platform, digital services harus seiring dan sejalan untuk menciptakan masyarakat Indonesia 5.0.”

Adiwijaya berbagi best practice di Telkom University dalam hal digital, “Kami bekerja sama dengan Kyutech dari Jepang sejak kuartal IV/2019 membangun muatan Camera and Image Classification Payload (AlainSat). Muatan misi ini berfungsi memonitor dan menglasifikasikan tutupan awan di permukaan bumi. Lalu, data tersebut digunakan untuk mengamati perubahan iklim di Indonesia. Kedua, Telecom Infra Project, komunitas perusahaan global dan organisasi yang mendorong solusi infrastruktur untuk memajukan konektivitas global. Ketiga, Mobile Cognitive Radio Base Station (MCBRS), base station yang awalnya untuk pemulihan jaringan bencana.”

SECTORAL SESSION 1, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
Digitalisasi memberi pengaruh pada hampir seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali sektor perdagangan dan industri. Kehadiran teknologi pada aspek tersebut berperan penting bagi kemajuan industri karena memberikan kemudahan akses komunikasi dan informasi.
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika (KADIN) Firlie H. Ganinduto melihat perkembangan sektor perdagangan paska pandemi COVID-19 bertumbuh secara signifikan. “Pada 2022, ada peningkatan transaksi e-commerce sebesar Rpr401 triliun. Angka ini meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.”

“Di tengah perkembangan positif tersebut, Indonesia masih harus menanggapi 3 tantangan digital transformasi, yakni infrastructure and information security, cyber security and crime, dan digital talent. Tantangan prioritasnya ada pada digital talent karena rendahnya literasi digital sumber daya manusia di Indonesia,” kata Firlie.

Dalam usaha memenuhi kekuatan dan kecepatan infrastruktur, kini ada pembangunan kabel bawah laut untuk kecepatan koneksi internet, pengembangan middle miles pada kedua jaringan telekomunikasi dan infrastruktur ICT—seperti clouds dan data centers—penuntasan fast miles untuk mencapai area 3T, pengembangan R&D center, hingga peraturan yang stabil dan konsisten.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, S.E. diwakili Direktur Jasa dan Kawasan mengutarakan, “Dalam menghadapi kebutuhan kompetensi SDM di era industri 4.0 dan ekonomi digital, ditetapkan strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan fokus melalui 3 Lembaga Vokasi. Strategi perbaikan tersebut berupa mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan digital, mengembangkan berbagai standar kompetensi, membakukan model kerja sama sarana dan prasarana dengan industri, menetapkan mekanisme pemagangan, dan meningkatkan pendanaan dan koordinasi.”

Ia juga menjelaskan pentingnya keterbukaan dukungan investasi sebagai modal dalam mengembangkan sektor perdagangan dan industri digital di Indonesia, “Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan insentif fiskal untuk investasi, di antaranya tax holiday dan mini tax holiday, pembebasan pajak penghasilan perusahaan sebesar 50-100% selama 5 hingga 20 tahun untuk investasi di industri pionir serta tax allowance, pengurangan pajak penghasilan perusahaan sebesar 30% dari nilai investasi selama 5 tahun untuk investasi di bidang usaha atau daerah tertentu.”“Kemudian, insentif pengurangan pajak penghasilan bersih sebesar 60% dari nilai investasi selama 6 tahun untuk industri padat karya, insentif atau pengurangan pajak penghasilan bersih untuk bisnis yang melakukan program magang atau pelatihan untuk pekerja migran dan/atau penelitian di negeri ini, hingga pembebasan bea masuk untuk impor mesin, barang, dan bahan untuk industri,” lanjutnya.

Berdasarkan survei terkait dukungan kebijakan yang dipaparkan oleh Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP. diwakili Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, S.E., M.M., menunjukkan bahwa sebanyak 95,24% UMKM membutuhkan bantuan pemasaran, 95,34% butuh bantuan peningkatan keterampilan, dan 96,40% butuh bantuan modal usaha. Sisanya, pelaku UMKM membutuhkan keringanan biaya operasional usaha (89,19%), pendampingan untuk konsultasi usaha (89,06%), kemudahan administrasi pengajuan pinjaman (72,84%), penundaan pembayaran pajak (55,21%), dan penundaan pembayaran pinjaman (53,02%).

Menanggapi masalah tersebut, Pemerintah Jawa Tengah menjalani kebijakan digitalisasi UMKM, “Kami telah mendorong literasi digital bagi segenap masyarakat melalui aneka pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan teknis; meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku Usaha, Menengah, dan Kecil melalui program subsidi bunga kredit dari pemerintah atau kredit murah dari perbankan; menyediakan fasilitas pendampingan ekspor bagi pelaku e-commerce; memberikan fasilitas usaha kemitraan antar pelaku usaha dengan jasa pengiriman; mendampingi masyarakat menjalankan skema usaha dropshipper; dan menjalin kerja sama pemerintah dengan sarana marketplace yang ada.”
“Pembangunan UMKM perlu kolaborasi karena kita tidak bisa melakukan semua hal sendirian. Kolaborasi perluas jaringan itu kuncinya sehingga akan menyelesaikan masalah, memberikan inspirasi baru, dan memperkecil risiko usaha,” tandasnya mengakhiri.

Pada acara Webinar Session 1, sebanyak 1.250 pengunjung turut hadir untuk mendengarkan pemaparan para pemateri terkemuka.

Inisiatif Transformasi Digital di Pemerintah Daerah
Inisiatif transformasi digital telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya Pemerintah Provinsi Riau. Melalui virtual booth DTXID 2022, Pemerintah Provinsi Riau memperlihatkan beragam inisiatif transformasi digital pemerintah daerahnya. 

Beberapa inisiatif aplikasi digital yang ditampilkan seperti Media Center Riau (aplikasi penyebaran informasi secara jelas dari pemerintah kepada rakyat), CSIRT (aplikasi tanggapan insiden keamanan komputer oleh tim Provinsi Riau), MIRAI (aplikasi pendaftaran RSUD Arifin Achmad berbasis online), SAMSAT Drive Thru (aplikasi informasi SAMSAT, pajak kendaraan, dan elektronifikasi transaksi), dan Mata UMKM (aplikasi untuk pelaku usaha mendaftarkan data UMKM yang tengah menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan membantu memonitor data UKM), dan E-Office (aplikasi pengelolaan administrasi perkantoran online).

Selain Provinsi Riau, terdapat beberapa pemerintah daerah lain yang juga memperlihatkan inisiatif transformasi digital yang dapat dilihat saat berkunjung ke virtual booth di Exhibition Hall DTXID 2022.

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)
Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi:
Desy Septiyani
Email    : desy.septiyani@wantiknas.go.id / desy.wantiknas@gmail.com
Public Relations Dewan TIK Nasional
Graha MR 21. Lt. 6. Jl. Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat Telp/Fax: 021 – 39831983