• Berita

JawaPos.com – Percepatan pembangunan kawasan Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T) menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, terdapat 122 kabupaten 3T yang merepresentasikan sekitar 30 juta populasi.

Pembangunan 3T sendiri telah dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan instansi terkait melalui program-program unggulan dengan sasaran utama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Program-program ini penting diintegrasikan agar bisa mencapai hasil yang maksimal.

Yang terbaru, Dewan TIK Nasional (Wantiknas) sebagai lembaga multistakehoider di bawah Presiden Republik lndonesia mengambil inisiatif penting untuk membentuk sebuah kelompok kerja (working group). Ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi digital inklusif yang dirancang untuk melayani warga sampai ke akar rumput.

Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Akbar Habibie menjelaskan, kelompok kerja yang disebut Meaningful Broadband Working Group (MBWG) ini akan mengumpulkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, untuk menghasilkan produk dan layanan yang berkelanjutan secara finansial. Tujuannya adalah untuk membuat pemberdayaan berbasis TIK dari 30 juta orang berpendapatan rendah di 122 daerah 3T yang selama ini tidak terjangkau kekuatan pasar.

“Peserta dalam working group ini adalah eksekutif operator telekomunikasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kantor presiden, pejabat kementerian, lembaga investasi, perusahaan teknologi internasional, perusahaan teknologi nasional, dan lembaga-lembaga lain yang terkait,” ujarnya di Jakarta, Kamis (26/9) sore.

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh Ilham menawarkan alternatif rencana pengembangan industri 4.0 yang sedang berjalan, juga didorong bisnis-bisnis yang sedang berkembang saat ini. Rencana ini mengacu pada model Dynamics 4.0 yang memungkinkan inovasi TIK dirancang untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dua pendekatan ini dapat digabungkan untuk menghasilkan ekonomi digital yang lebih inklusif dan adil.

Landasan untuk ekosistem Meaningful Broadband adalah program dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang mengelola dana Universal Service Obligation (USO). Program yang khusus dirancang untuk melayani daerah yang terabaikan oleh kekuatan pasar.

Direktur Utama Bakti Anang Latif mengatakan, persoalan kesenjangan digital masih sangat terasa di indonesia, terutama di kawasan Indonesia Timur. Itulah yang mendasari pembangunan jaringan Palapa Ring sebagai backbone internet di Indonesia. Kendati demikian, Palapa Ring tidak bisa menjangkau seluruh wilayah di indonesia terutama kawasan 3T.

”Kita bisa saja membangun serat optik sampai ke desa-desa, tetapi riset kami menunjukkan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 150 triliun. ltulah kenapa pemerintah memutuskan untuk meluncurkan satelit multifungsi dengan kapasitas 150 Gbps yang menjangkau 150.000 lokasi di Indonesia,” ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Sebagai informasi, gagasan Meaningful Broadband merupakan pendekatan etis untuk menutup kesenjangan digital yang diusulkan oleh profesor Harvard Craig Warren Smith sekaligus presiden dari Digital Divide Institute di Seattle, Amerika Serikat. Konsep ini melihat bahwa jika tidak diregulasi, digitalisasi di negara berkembang rentan menimbulkan kesenjangan sosial. “Meaningful Broadband memiliki tiga asas utama, yakni usable, affordable, dan empowering,” tandasnya pada acara yang sama.

Editor : Fadhil Al Birra

Reporter : Rian Alfianto