• Berita

Jakarta – Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) Ilham A Habibie memandang saat ini di situasi pandemic Covid-19 banyak sekali informasi beredar di masyarakat yang belum tentu kebenarannya dan perlu dihadapi dengan sikap kritis agar tidak menyebabkan kepanikan tersendiri. “Banyak informasi kita peroleh dari berbagai media sosial kita ikuti. Perlu kehati-hatian bagaimana kita menyikapinya dengan sikap kritis untuk mengecek apakah sumbernya sudah benar atau dari pemerintah sendiri kadang kita perlu telah yang jika kita lihat lagi bukan dari pemerintahan,” kata Ilham dalam membuka acara Diskusi TIK-Talk#19: Kolaborasi Multi-stakeholders untuk Memerangi Hoax dan Disinformasi di Tengah Pandemi Covid-19, (16/09) secara virtual.

Dikatakan Ilham, bahkan dalam keadaaan panik dan tertekan masyarakat akan menyebarkan informasi tersebut secara luas dan akan berdampak ke depannya. “Saya kira kita harus cegah bersama dengan kolaborasi antara stakeholder,” katanya.

Di sisi lain, Anggota Tim Pelaksana Garuda Sugardo menambahkan adanya gelombang disruptif besar terkait hoaks atau berita bohong yang menyesatkan sehingga dibutuhkan strategi untuk melawan tersebut. “Kita perlu bergandengan dengan menyatukan antara pemerintah, media, komunitas, masyarakat dalam mengatasi disruptif gelombang hoaks ini,” ujarnya.

Menurutnya, definisi tersebut dapat diartikan sebagai smart people agar bijak dan anti hoaks, sehingga perlu membangun smart people dan ini tugas bersama. Di sisi lain Garuda menjelaskan ciri-ciri dari berita bohong yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. “Kita bisa identifikasi dengan melihat ciri-cirinya yaitu tidak jelas informasinya, tidak mengandung 5W- 1H, meminta info tersebut disebarluaskan semasif mungkin. Jadi begitulah orang mengirim hoaks, membujuk kita untuk menyebarkan kalau tidak akan berdosa apa gunanya hidup,” tuturnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo yang hadir sebagai narasumber menjelaskan terkait penanganan hoaks yang selama ini memang kendalinya ada di Kemkominfo. Dirinya menyampaikan regulasi memang mengacu pada Undang-Undang ITE dan pemblokiran sesuai dengan adanya aduan.

“Secara regulasi mengacu UU ITE ya. Poinnya adalah ada situs blokir dan di sisi pemblokiran pun karena adanya aduan dari masyarakat, institirusi atau pihak tertentu,” ucapnya.

Bahkan Kemkominfo sendiri sudah ada cyber drone yang merupakan pengganti sistem pemblokiran konten negatif. “Yang sudah kita labeli hoaks kita akan mintakan ke yang bersangkutan untuk men take down dan pemilik platform sudah bisa melihatnya sendiri tanpa adanya aduan dari masyarakat. Kemkominfo juga berkoordinasi secara intens dengan kepolisian menegakan aturan terkait media sosial,” pungkasnya.

Widodo juga menjelaskan proses publikasi informasi juga mengikuti standar yang ada yaitu bergerak dalam tata kelola negara sehingga apa yang disampaikan memiliki basis dasar hukum yang jelas. Kemkominfo sebagai tim Gugus Tugas melalui IKP dalam hal ini melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan agenda setting, menyusun strategi komunikasi, dan menyampaikan informasi yang tidak sekadar teknologi. 

“Termasuk PSBB dari Kemenkes, sudah sejauh mana kita betul-betul melaksanakan itu di dalam masyarakat,” tambah Widodo.

Hadir juga narasumber lain, Pencipta Aplikasi Drone Emprit Ismail Fahmi menjelaskan secara singkat dalam proses memeriksa sebuah informasi apakah benar atau berita bohong. “Salah satunya kita dapat memanfaatkan Big Data pada media online dan media sosial untuk memetakan hoaks Covid-19,” ungkapnya.

Ismail menjelaskan kelemahan dan kelebihan dalam pemanfaat tersebut, yakni kelemahananya tidak bisa menjangkau halaman media sosial personal di Facebook, Instagram, dan pesan singkat. Akan tetapi kelebihannya dapat menangkap percakapan lebih lengkap di platform Twitter dan media online, proses otomatis, cepat, volume besar, mengolah data tak terstruktur, dan penerapan berbagai analisis big data untuk memetakkan sebagian hoaks dan isu strategis terkait Covid-19.