• Berita

Dukungan bersama ini berkaitan dengan upaya mengurangi kesenjangan digital dan mempromosikan pendidikan digital inklusif yang membantu mendorong ekspansi ekonomi. 

Transformasi digital Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan, antara lain adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital masih banyak terjadi yang disebabkan antara lain kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan. Termasuk juga pada jarak setiap wilayah yang kondisi geografis yang memang tidak merata. 

Hal ini pula yang dilihat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.

Inisiatif ini berasal dari 10 badan PBB, Jaringan Universitas Nasional Indonesia (NUNI), dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI). Gagasan tersebut dibangun atas dasar dukungan transformasi digital di Indonesia. Dukungan tersebut juga berkaitan dengan upaya mengurangi kesenjangan digital dan mempromosikan pendidikan digital inklusif yang membantu mendorong ekspansi ekonomi. 

“Mengatasi kesenjangan digital merupakan hal yang penting dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan dan perubahan iklim,” ujar Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia dalam acara the Launch of Indonesia’s Digital Transformation Multi-Stakeholders Partnership Initiative di Auditorium BINUS University, pada Jumat, 15 Maret 2024.

Kegiatan ini sendiri dikatakan bertujuan sebagai inisiatif baru untuk meningkatkan infrastruktur dan kapabilitas digital Indonesia untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). 

Acara tersebut juga bermaksud untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menguatkan keamanan siber dan informasi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden no. 82/2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Kami sepenuhnya memahami bahwa kolaborasi sangat penting. Kami sangat terbuka apabila ada dukungan dari lembaga-lembaga UN  ataupun pihak lain dalam berbagai inisiatif yang ada saat ini. Dengan adanya transisi pemerintahan yang akan datang momentum yang telah ada saat ini  perlu untuk dijaga dan dilanjutkan," kata Rini Widyantini, Sekretaris Kementerian PAN RB dalam sambutan pada peluncuran kemitraan itu. 

Rini mengungkapkan, membutuhkan tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), evaluasi kelembagaan, evaluasi kebijakan, dan peningkatan kemampuan digital aparatur negara untuk mengembangakan prioritas perkembangan transformasi digital.

IN