• Berita

SIARAN PERS No. 003/PR/WANTIKNAS/04/2022

Digital Transformation Virtual Expo 2022 (DTXID 2022) – Session 3
“Kolaborasi Multi-Stakeholder untuk Memenuhi Kebutuhan Talenta Digital”

Jakarta, 04 Februari 2022 — Dari total 270 juta penduduk Indonesia, terbilang masih relatif sedikit yang memiliki kecakapan digital. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo berinisiatif mendorong peningkatan sumber daya manusia, khususnya talenta digital, sebagai kunci akselerasi transformasi digital nasional. Hingga 2030 mendatang, targetnya akan ada 9 juta talenta digital terampil. 

Sejalan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut mendukung dengan program peningkatan kualitas dan kapasitas SDM agar mampu memanfaatkan infrastruktur yang tersedia. Program pelatihan akan mengenalkan keterampilan literasi digital dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat dasar Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), tingkat menengah Program Digital Talent Scholarship (DTS), dan tingkat atas Program Digital Leadership Academy (DLA). Menurut Johnny G. Plate selaku Menteri Kominfo, pihaknya akan menargetkan 12,5 juta peserta pada 2022.

Dalam mencapai target luar biasa itu, pemerintah tentu tidak bisa sendirian. Pemerintah akan memperluas kolaborasi dan kerja sama dengan para multi-stakeholder dari kementerian, lembaga, swasta, akademisi, dan ekosistem lainnya di Indonesia.

Konsep Team of Teams Tingkatkan Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah memulai mekanisme kerja baru usai penyederhanaan birokrasi untuk mengantisipasi tantangan perkembangan zaman. Tantangan ini menuntut pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah masyarakat. Terlebih, negara maju di dunia yang melakukan penyederhanaan terbukti memiliki kinerja pemerintahan lebih cepat. 

Pihaknya memandang penataan kelembagaan melalui penyederhanaan birokrasi ditindaklanjuti dengan pengoptimalan struktur organisasi untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih agile. Prioritas lainnya adalah penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, mengutamakan basis keahlian. Terhitung sudah ada 7.334 fungsional di lingkup Pemprov Jabar.

Gubernur Jawa Barat Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja membahas mekanisme kerja tersebut, yakni team of teams (ToT’s), untuk meningkatkan produktivitas perangkat daerah. Pelaksanaan ToT’s bukan seperti struktur sebelumnya, melainkan berbasis penugasan tim dalam organisasi ataupun lintas organisasi. “Harapannya, mekanisme ToT’s akan membentuk mind set, skill set, dan culture set, yang agile dalam organisasi pemerintah, terutama di lingkup Pemprov Jabar.”

Sebelumnya, Jabar masih menggunakan struktur organisasi tradisional. Lalu, beralih ke organisasi agile. Ia menuturkan, “Kini, kami mengadopsi organisasi design centric. Pada struktur ini, komando masih tetap ada. Para pegawai masih bekerja sesuai jabatan fungsionalnya, tetapi mereka bisa saling membantu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Mereka tak lagi memandang pada bidang tertentu saja. Ada perubahan pada hubungan tata kerja (mekanisme kerja), manajemen penilaian kinerja, kebutuhan formasi, dan pengembangan kapasitas.”

“Indikator keberhasilannya, kami memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Setelah melihat sistem penilaian kinerja otomatis, kami akan mengevaluasi organisasi atau sumber daya manusianya. Apabila ada masalah dalam hal sumber daya manusianya, kami akan memperkuatnya,” tandasnya.

Peran Kominfo Dukung Transformasi Digital
Data Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2020 menunjukkan, Indonesia memiliki perkembangan ekonomi internet terbesar dan tercepat di kawasan. Menurut Kepala Badan Litbang SDM Kominfo Dr. Eng. Hary Budiarto, “Melihat potensi digital tersebut, Menteri Kominfo membuat Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 untuk melaksanakan akselerasi transformasi digital sesuai arahan pemerintah. Kami bertanggung jawab di 4 (empat) sektor, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.”

Menurut Hary, masyarakat tidak akan bisa berkembang jika aksesnya tertutup. “Kami berupaya agar talenta digital di berbagai penjuru daerah bisa mengambil peluang. Setiap daerah harus ada peningkatan talenta digital. Jadi, Kominfo mengembangkan jaringan backbone, middlemile, dan lastmile.”

Dalam jaringan backbone, Kominfo telah membangun palapa ring sepanjang 12.229 kilometer dan menghubungkan 57 kabupaten di Indonesia. Middlemile, akan meluncurkan Satelit Indonesia Raya atau SATRIA 1 (150 Gbps), SATRIA 2 (300 Gbps), dan SATRIA 3 (500 Gbps) pada 2023 mendatang, khusus untuk mengakses internet cepat (WiFi) di layanan publik. Lastmile, melalui BAKTI akan memasang 7.904 Base Transceiver Station (BTS) di perdesaan pada daerah 3T dan di perkotaan.

“Di sektor pemerintah digital, kami mendorong e-government dengan Gerakan Menuju 100 Smart City dengan 6 pilar pengembangan sebagai dasar pelaksanaan program pengembangan, yaitu smart governance, smart infrastructure, smart economy, smart living, smart people, dan smart environment. Kami akan memprioritaskan 50 kota/kabupaten, 10 kawasan pariwisata, dan 1 kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.”

Link and Match Talenta Digital untuk Penuhi Kebutuhan SDM SPBE
Menanggapi proyeksi World Economic Forum bahwa lima tahun ke depan separuh dari pekerjaan yang ada akan tergantikan oleh mesin, Ketua Umum APTIKOM yang juga selaku Anggota Tim Pelaksana Wantiknas Prof. Zainal A. Hasibuan mengutarakan, “Apapun jenis pekerjaan yang dimiliki saat ini, membutuhkan keterampilan baru agar bisa berdaya saing. Skill set yang baru itulah digital talent atau kecakapan digital. Mari, kita samakan persepsi, sederhananya digital talent adalah kemampuan seseorang beradaptasi dengan teknologi digital.

“Lalu, memahami tentang keberadaan teknologi Revolusi Industri 4.0, ada Artificial Intelligence, Blockchain, Internet of Things, Augmented Reality, Virtual Reality, 3D Printing, Drones, dan Robotics. Mungkin tidak semua teknologi bisa kita kuasai, tetapi sekurang-kurangnya sesuai dengan kemampuan, ada satu atau dua teknologi yang menjadi andalan. Jadi, NKRI bisa bermuara ke penguatan SDM talenta digital,” tambahnya.

Sudah saatnya Indonesia memperbaiki sistem penggalian kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (link and match). Pasalnya, masih ada kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia pekerjaan. “Kita harus memiliki seni tersendiri untuk mempertajam link and match. Pengajar masih lebih dominan daripada siswa dan mahasiswanya,” tandas Zainal.

Akar masalahnya, dosen dan pengajar belum mengikuti perubahan zaman di era digital dalam hal materi ajar; mahasiswa belum menerima sistem pembelajaran yang proaktif (problem solving, project based learning, dan research based learning); sarana kurang mendukung skill set era digital; hingga prasarana kurang mendukung pembelajaran kolaboratif dan kerja sama tim.

“Solusinya bukan hal baru, kita bisa memperkuat simpul pemgembangan SDM, memberdayakan kebijakan transformasi digital sebagai playing field SDM SPBE, mendorong kampus untuk mencetak talenta digital secara masif, mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sepenuhnya, menerapkan pembelajaran berbasis computational thinking, mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi, dan melengkapi ijazah dengan sertifikasi kompetensi,” jelas Zainal mengakhiri.
   
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)
Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi:
Desy Septiyani
Email    : desy.septiyani@wantiknas.go.id / desy.wantiknas@gmail.com
Public Relations Dewan TIK Nasional
Graha MR 21. Lt. 6. Jl. Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat Telp/Fax: 021 – 39831983