• Berita

SIARAN PERS No. 002/PR/WANTIKNAS/03/2022

Digital Transformation Virtual Expo 2022 (DTXID 2022) – Session 2
“Percepatan Integrasi Pusat Data Nasional untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data-Driven”

Jakarta, 03 Februari 2022 — Dalam usaha mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data-driven, Indonesia butuh percepatan integrasi Pusat Data Nasional (PDN). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) begitu optimis menargetkan pembangunan PDN pada 2022 ini. 

Sejatinya, PDN adalah sekumpulan pusat data bersifat bagi pakai. Instansi pemerintah pusat dan daerah dengan saling terhubung bisa menggunakan data tersebut. Pemerintah berharap, kehadiran PDN mampu mengatur integrasi data agar memudahkan saat mengambil kebijakan dan melayani kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Kominfo pun mengimplementasikan pembangunan Smart City. Adapun, Kominfo telah mendampingi 46 kabupaten dan kota yang mengikuti program gerakan menuju Smart City pada 2021. Sementara pada 2022, Kominfo ingin memperluas jangkauan program dan mengevaluasi keseluruhan kabupaten hingga kota yang telah mengikuti program.

WEBINAR PERCEPATAN INTEGRASI PUSAT DATA NASIONAL
Dengan visi membangun layanan teknologi informasi yang transformatif dan terintegrasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan transformasi, membangun ekosistem digital yang baik pada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. 

Pihaknya meningkatkan nilai bahwa setiap nyawa berharga dan setiap orang berhak hidup layak. Dalam mewujudkan The Future Smart City Vision, DKI Jakarta memegang misi sebagai kota yang memiliki standar kesehatan berkualitas tinggi, melindungi kelompok rentan, membangun infrastruktur digital maju, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan taraf hidup layak bagi setiap warganya.

Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City berusaha mewujudkan Ekosistem Kota Cerdas 4.0 melalui pemanfaatan teknologi. Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha sebagai keynote speaker mengatakan, “Berbicara smart city, sebenarnya bukan tentang kota dengan teknologi saja. Melainkan, tentang langkah membangun sistem teknologi melalui kolaborasi atau keterlibatan antara seluruh elemen, pemerintah sebagai collaborator dan masyarakat sebagai co-creator. Jadi, masyarakat turut berperan aktif menyelesaikan permasalahan di kotanya.”

“Jakarta Smart City melakukan inovasi digitalisasi layanan pemerintah dengan pengumpulan, pertukaran, dan sinkronisasi data pada sistem Master Data Management. Lalu, menyediakan layanan Application Program Interface (API). Layanan ini terintegrasi dengan platform website (Jakarta.go.id) dan aplikasi (Jakarta Kini – JAKI),” ujarnya.

JAKI sebuah realisasi platform one-stop service dengan layanan publik digital yang terintegrasi, mampu melayani kebutuhan warga DKI Jakarta sejak lahir sampai meninggal. Super aplikasi ini menggunakan digital ID Jakarta sebagai akun warga berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan berbagai sumber data lainnya.

Koordinator Satu Data Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas Oktorialdi Ilyas, Ph.D., diwakili oleh Anggota Sekretariat Satu Data Indonesia Agung Indrajit berpendapat, “Kita perlu berkonsolidasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Saya berharap, Indonesia memiliki kedaulatan dan kemandirian digital, masyarakatnya pun bisa mendayagunakan digital. Oleh karenanya, perlu adanya integrasi antar pemerintah pusat, daerah, akademisi, organisasi, dan masyarakat luas,”

Di SPBE terbagi dalam 6 (enam) bagian, yakni tata kelola sistem pemerintahan berbasis teknologi, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sementara itu, Satu Data Indonesia (SDI) merupakan gagasan program pemerintah Indonesia meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan berdasarkan data. Agung menjelaskan, “SDI mendorong integrasi data dan mengatur pelaksanaan tata kelola data dari instansi pusat hingga daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan pengendalian pembangunan.”

“Mengacu pada Peraturan Presiden 39/2019, SDI bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola data; mewujudkan ketersediaan data yang akurat, terpadu, dan mudah dibagipakaikan antar instansi; mendorong keterbukaan (transparansi) data; hingga mendukung sistem statistik nasional,” tambahnya.

Percepatan pelaksanaan SPBE akan selesai dalam 2 tahun mencakup integrasi dalam perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa; pelayanan kepegawaian antara BKN dan instansi pemerintahan; perusaratan e-dokumen; dan pengaduan pelayanan publik. Lalu, infrastruktur TIK akan selesai dalam jangka waktu 3 tahun, khususnya ada Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra-Pemerintah.

Dalam menghadapi tantangan menjadi Data Driven Organization, Direktur Digital dan TI - PT. Bank Rakyat Indonesia Dr. Ir. Indra Utoyo, M.Sc. diwakili oleh Kepala Divisi Enterprise Data Management Maulana Yusuf mengungkapkan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai institusi perbankan telah menjalankan Self Service Analytics, memanfaatkan dan mengolah data secara mandiri untuk menyajikan informasi yang baik melalui data storytelling. Lebih lanjut, BRI menggunakan Big Data Advance Analytics untuk menemukan pola korelasi yang tersembunyi pada kumpulan data tersebut.

“Pada 2021 lalu, kami mengembangkan BRIOne Data, sebuah integrated performance dashboard dari seluruh perusahaan anak. BRIOne Data membantu Direksi BRI memonitor kinerja dan mengelola perusahaan anak secara efektif guna meningkatkan bisnis milik BRI Group. Lalu, kami konsolidasikan data tersebut ke dalam Big Data di BRI untuk dianalisa oleh bisnis menggunakan Self Service Analytics sehingga lebih efisien dalam hal pengambilan keputusan berbasis data. Serupa, perusahaan anak pun bebas memanfaaatkan integrasi data dari perusahaaan induk,” terangnya.

Menurut penuturan Maulana, melalui kualitas data tersebut, BRI berusaha produktif menemukan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap nasabah. Kami mencari peluang dari para nasabah yang memiliki potensi akan menggunakan produk milik perusahaan anak.
Mengikuti transformasi digital, BRI turut mengadopsi perangkat Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan pendapatan (boosting revenue). “Impelementasinya, kami memiliki BRI Brain untuk credit scoring akurat dalam pengambilan keputusan, mulai dari membuat profil nasabah, menentukan nasabah yang layak menerima pinjaman, ataupun mendeteksi transaksi penipuan.”

SECTORAL SESSION 2, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Percepatan Implementasi Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas Sejalan dengan Strategi Peta Jalan

“Kita sadar, situasi pandemi akan menciptakan pekerjaan baru di masa depan. Maka, Merdeka Belajar hadir untuk mengantisipasi hal tersebut. Program Kemendikbudristek ini sebuah kata kunci untuk menyajikan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk siswa, harus menjadi agent of change yang memberikan dukungan sepenuhnya,” tandas M. Hasan Chabibie selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Merdeka Belajar selalu menggaungkan 3 (tiga) slogan utamanya. Pertama, Sekolahkan Anak Indonesia, mendorong angka partisipasi tinggi >95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan >70% pada jenjang pendidikan tinggi. Kedua, Dorong Pembelajaran Siswa, meningkatkan kualitas belajar yang tinggi dan keterampilan yang relevan dengan >90% tingkat penempatan kerja. Ketiga, Tidak Ada Anak yang Tertinggal, meratanya distribusi pendidikan, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

“Ada 10 poin strategi utama Merdeka Belajar. Berfokus pada strategi ke-3, yaitu membangun platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi, Menteri Nadiem Makarim menyampaikan berulang kali dalam berbagai kesempatan bahwa kebutuhan digitalisasi dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tak semata mengejar ketertinggalan, ini mungkin cara paling efektif untuk kita melompat lebih tinggi,” imbuhnya.

Kemendikbudristek melalui Pusdatin mengembangkan platform nasional berbasis teknologi yang menyentuh semua lini pendidikan, terdiri atas platform manajemen sumber daya sekolah, platform guru penggerak, platform kurikulum, dan platform kesiapan karier.

“Kesehatan mencakup siklus kehidupan yang sangat panjang. Berfokus pada digitalisasi end-to-end ini, kita bisa mewujudkan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis preventif. Tercatat ada 270 juta data penduduk Indonesia dalam catatan rekam medis. Jadi, kita harap bisa mempersiapkan pelayanan tidak hanya saat seseorang sakit,” tutur Chief DTO Kementerian Kesehatan Setiaji diwakili oleh Chief Operating Officer Kementerian Kesehatan Daniel Oscar Baskoro.

Tantangan terkini kesehatan di Indonesia adalah menciptakan pelayanan digital yang efisien dengan kebijakan berbasis pada data. Beranjak dari hal tersebut, Kemenkes merumuskan beberapa kegiatan prioritas transformasi teknologi kesehatan, yakni integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan, hingga pengembangan ekosistem teknologi kesehatan.

“Kementerian Kesehatan sebagai katalisator ekosistem inovasi bidang kesehatan sangat terbuka bagi kolaborasi dan kontribusi sebagai pakar, mitra implementasi proyek, dan dukungan sumber daya manusia dalam periode waktu tertentu pada program transformasi digital yang lebih Inklusif,” ucap Daniel.

Pandemi berhasil mengubah tatanan kehidupan masyarakat ke arah baru. Pemprov Bali mulai membangun pola pendekatan kehidupan yang baru. Wayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali menilai pihaknya sangat serius mengembangkan pemerataan jangkauan akses digital. Saat ini, administratif di wilayah Bali sudah seluruhnya berbasis teknologi digital. 

Ia mengutarakan, “Pertumbuhan komunitas masyarakat yang memiliki talenta digital di Bali kian pesat. Oleh karenanya, kami memanfaatkan momentum tersebut guna menyerap pengetahuan seputar penerapan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya.”

Bali menggarap standar pelayanan kesehatan yang bagus berbasis riwayat kesehatan sehingga mampu mewujudkan akses ke sistem pelayanan kesehatan yang mudah. Keseriusan itu tercermin dari berbagai program dan penerbitan kebijakan untuk menciptakan standar pelayanan ideal bagi masyarakat. Bahkan, Bali pun mengembangkan sistem pengobatan tradisional di Bali yang belum terkelola dengan baik. 

“Sejak setahun lalu, kami terbilang sudah sangat maju menerapkan pelayanan digital di bidang kesehatan. Jadi, tidak ada lagi permasalahan krusial dalam kaitannya dengan jaminan kesehatan nasional, terutama Provinsi Bali,” tutup Wayan.

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)
Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi:
Desy Septiyani
Email    : desy.septiyani@wantiknas.go.id / desy.wantiknas@gmail.com
Public Relations Dewan TIK Nasional
Graha MR 21. Lt. 6. Jl. Menteng Raya No.21, Jakarta Pusat Telp/Fax: 021 – 39831983