Jakarta – Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) gelar FGD dengan tema “Peran Multistakeholder dalam Mendukung Pembangunan Daerah berbasis TIK”.
Acara ini bertujuan untuk menggali tantangan serta mengumpulkan ide, masukan dan gagasan dari setiap daerah untuk melahirkan sebuah kebijakan terkait TIK secara nasional, Jakarta (11/10).
Dalam agenda tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan pemerintah daerah dan Dewan TIK daerah. Di antaranya adalah dari Diskominfo Kabupaten Tegal, Diskominfo Kabupaten Bogor, Dewan TIK Daerah Sragen, Dewan TIK Kota Batam, Dewan TIK Daerah Papua.
Pemerintah daerah terkait yang hadir di acara ini menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi, di antaranya ialah peraturan tata kelola daerah, aturan yang selalu berubah dan membuat daerah sulit untuk melangkah dan peraturan pusat yang sulit dijangkau oleh daerah, letak geografis daerah yang berbeda, integrasi aplikasi pusat dan kesenjangan pemahaman TIK di setiap daerah.
Garuda Sugardo, Anggota Tim Pelaksana Wantiknas membeberkan bahwa saat ini smart city menjadi pembahasan yang krusial baik dari pusat hingga daerah. “Smart city menjadi pokok bahasan yang harus diperhatikan bagi setiap pemangku kepentingan di pusat hingga daerah,” katanya.
Memandang masalah yang dihadapi setiap daerah memiliki kemiripan, Garuda menilai smart city harus memiliki acuan secara menyeluruh. “Smart city nasional memang akan menjadi beragam namun harus memiliki standart yang jelas yang bisa diimplementasikan,” ungkapnya.
Garuda menekankan perlu adanya wadah untuk mengupas smart city. “Smart city harus dikupas dan untuk itu diperlukan sebuah wadah. bertepatan dengan hari jadi Wantiknas yang akan datang, nanti kami akan mengadakan simposium. Di sinilah harus diselesaikan terkait smart city sehingga semua K/L akan terlibat,” tuturnya. Selain itu, berbagai tantangan dan permasalahan yang diungkapkan dalam acara ini akan menjadi rujukan ke depan untuk dikaji lebih jauh.
Berita terbaru dari Wantiknas
Beri rating artikel ini: