• Berita

Jakarta - Pada era digital dan teknologi, pemerintah Indonesia memiliki tantangan yang bersifat disrupsi. Saat ini organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah tengah melakukan manajemen dan pengelolaan instansi pemerintah untuk membangun budaya teknologi informasi yang baik, agar solusi teknologi menjadi maksimal. Menjadi solusi teknologi, kini pemerintah terus melakukan perbaikan sistem pelayanan publik. Salah satunya dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018, memuat rencana strategis terkait infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Infrastruktur tersebut adalah pusat data, sistem penghubung layanan pemerintah berbasis atau sharing system, dan jaringan intra pemerintah. Sementara itu, dalam percepatan SPBE terdapat program yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun di bidang infrastruktur dan salah satunya adalah jaringan intra pemerintah.

Kehadiran Perpres Nomor 95 Tahun 2018 disambut baik dan diharapkan meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kendati demikian, dalam penerapan SPBE masih terdapat sejumlah tantangan yakni proses yang belum terintegrasi, ditandai masih rendahnya berbagi data dan informasi antar instansi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum menjangkau seluruh instansi, serta pengelolaan keamanan informasi yang masih lemah hampir seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah.

Pada implementasinya, komitmen memberikan pelayanan publik yang baik perlu koordinasi antar pihak, apalagi terkait jaringan intranet SPBE tersebut. Oleh karena itu, pada Jumat, (01/03) kemarin, Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (Wantiknas) menyelenggarakan diskusi rutin TIK-Talk dengan tema “Jaringan Intra SPBE Sebagai Langkah Awal Menuju Jaringan Intranet Nasional” di Jakarta.

Sejumlah perwakilan pusat data instansi pemerintah hadir dalam acara tersebut, di antaranya Sekretariat Kabinet, Pustekkom, Kemenag, BPPPT, Kemendag, Kominfo, dan Kemenkeu. Selain dari kalangan pemerintah, hadir pula akademisi, di antaranya STMIK Nusa Mandiri, STMIK Indonesia, Universitas Bakrie, dan Universitas Bina Sarana Informatika.

Adapun pembicara dalam diskusi TIK-Talk kedua ini dari para pakar masing-masing, Anggota Tim Pelaksana Wantiknas Ashwin Sasongko, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwodadi, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan APJII Handoyo Taher, dan Ketua ATSI Merza Fachys. Dalam kata sambutannya, Ashwin Sasongko, menjelaskan pembangunan IPTEKNET pada tahun 1995 yang dipelopori oleh BJ. Habibie untuk menyiapkan jaringan intra pemerintah. “Pada tahun 1995, pak Habibie sudah mengusulkan ide untuk mengembangkan internet Indonesia, meskipun pada zaman itu internet bukan hal umum,” ungkapnya.

Tak hanya sejarah IPTEKNET, Ashwin juga menuturkan sejarah intenet global hingga Rusia yang kini ingin menarik diri dari internet global. “Sejarah internet awalnya dikembangkan oleh ARPA-NET tahun 1970an, kemudian 1998 dibentuk ICANN yaitu IANA yang mana fungsi IANA tetap dioperasikan oleh ICANN. Karena saat ini internet global dioperasikan oleh ICANN, negara Rusia ingin jaringan internetnya terpisah dari World Wide Web,” tuturnya.

Pemerintah Rusia akan mempertimbangkan menarik diri dari internet global. Langkah ini sebagai bagian dari menguji pertahanan siber negara. Dalam penarikan internet global ini, data seluruh warga dan pemerintah Rusia hanya akan tetap ada dalam

negara tersebut tidak akan dihubungkan dengan jaringan internasional. Pengujian yang rencananya akan dilakukan sebelum 1 April 2019 ini nantinya ISP Rusia akan mengarahkan lalu lintas jaringan intra ke titik yang dikontrol pemerintah Rusia saja dan Rusia akan mengandalkan Domain Name System (DNS) untuk menggantikan hubungan dengan internet global. Selain menjaga keamanan siber Rusia, rencana ini untuk menghindari serangan yang mengancam keamanan nasional seperti mengontrol warga dari ancaman luar. Jika berhasil, Rusia akan mengendalikan jaringan internet secara mandiri dan memutuskan dengan jaringan internet global.

Apabila melihat negara Rusia yang ingin menarik diri dari internet global, perlu mempertimbangkan jaringan intranet nasional apalagi mengenai SPBE yang merupakan data pemerintah. Hal ini senada dengan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwodadi, dirinya menyatakan bahwa Indonesia perlu memikirkan jaringan intra nasional ke depan. “Indonesia memang perlu memikirkan jika terjadi perselisihan dengan Amerika, agar tidak terjadi kasus seperti negara Crimea,” tutur pria yang akrab disapa Pur itu. Lebih jauh, Pur mengaitkan jaringan intra dengan SPBE, bahwa ke depan akan ada pusat data SPBE Nasional di berbagai instansi pemerintah. Dirinya menyebutkan SPBE dibangun agar pemerintah menjadi trans government, community engagement, sustain, affordable, dan pollution bonders. “Prinsip SPBE adalah efektifitas, keterpaduan, interoperabilitas, efisiensi, berkesinambungan, dan keamanan. Nanti juga akan ada pusat data SPBE Nasional,” ujar Purwodadi saat menyampaikan materi jaringan intranet pemerintah.

Tak hanya jaringan intranet SPBE saja, jika ke depan akan menjadi jaringan intranet nasional tentu dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Ketua ATSI Mierza Fachys mengungkapkan saat ini pemanfaatan satelit terbatas dengan kapasitas, dirinya juga mengatakan pemerintah masih memiliki capaian kerja yang belum terselesaikan. “Yang menjadi PR pemerintah adalah pembangunan infrastruktur telekomunikasinya.

Cita-cita pemerintah untuk menciptakan digital ekonomi sebagai tulang punggung tidak akan terjadi, jika pembangunan infrastruktur masih belum terpenuhi,” kata Mierza. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan APJII Handoyo Taher pun berpendapat sama, dirinya menuturkan infrastruktur fisik di Indonesia perlu dibangun dengan jaringan yang sudah ada. “Hingga saat ini, infrastruktur fisik perlu dibangun dengan menggunakan jaringan yang sudah ada dengan sistem economic sharing. Membangun ekosistem juga tidak hanya untuk SPBE, tetapi juga untuk internet Indonesia, karena potensi kita sangat besar,” terang Handoyo.