• Berita

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi telah merilis Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan pada tanggal 19 Desember 2023. Surat edaran tersebut diharapkan menjadi titik awal untuk Indonesia bergerak ke arah tata kelola yang lebih sehat, produktif, dan aman

Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya melindungi masyarakat dari dampak negatif dari pemanfaatan teknologi Artificial IntelIigence. Salah satu upaya yang dilakukan dengan merilis Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan.  

Wamenkominfo Nezar Patria menekankan penciptaan ekosistem digital aman dan memberdayakan membutuhkan kolaborasi produktif yang melibatkan elemen masyarakat. 

“Saya kira ada banyak pandangan-pandangan yang baik sekali untuk membuat ekosistem digital kita ini lebih aman dan memberdayakan. Tentu saja buat pelaku usaha serta para akademisi dan mereka yang concern dengan pengembangan AI,” ujarnya dalam Sarasehan AI Nasional: Memperkuat Komitmen Etika dalam Tata Kelola Kecerdasan Artifisial dan Penguatan Ekonomi Digital di Jakarta Pusat, Jumat (19/01/2024).

Wamen Nezar Patriai berharap surat edaran menjadi titik awal untuk Indonesia bergerak ke arah tata kelola yang lebih sehat, produktif, dan aman. Oleh karena itu, Wamenkominfo mengajak semua pihak terus mengupayakan pemanfaatan serta pengembangan teknologi dapat membuat kehidupan lebih baik. 

“Mari bersama-sama kita wujudkan tata kelola ekosistem AI yang produktif aman dan inklusif untuk Indonesia. Tata kelola AI juga perlu dibentuk demi melindungi individu terhadap privasi yang dilakukan secara berlebihan oleh company serta bias yang dihasilkan oleh teknologi tersebut, sehingga hak konsumen tetap terlindungi,” ajaknya. 

Executive Director ELSAM Wahyudi Djafar menyatakan pemahaman dan pengertian lebih mendalam surat edaran akan dapat meningkatkan pelibatan dimana stakeholders dalam konteks kebijakan digital bisa terlibat partisipatif secara bermakna dalam pengembangan kebijakan dan prinsip yang bersifat sukarela.

“Sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh negara untuk merespons teknologi itu bisa fleksibel,” tandasnya.

Menurut Wahyudi, penyusunan surat edaran merupakan satu proses bersama dan berlangsung dengan baik. Bahkan pihaknya terlibat secara intensif dalam proses penyusunan.  

“Kami memberikan rekomendasi-rekomendasi yang kemudian melahirkan sejumlah prinsip yang sebagian sudah diadopsi di dalam surat edaran,” tuturnya.

Sarasehan yang dilaksanakan ELSAM, IPP Atma Jaya, dan Bisnis Indonesia mendiskusikan lebih jauh mengenai latar belakang, tujuan, prinsip yang dikembangkan, strategi implementasi dan arah pengembangan surat edaran tersebut serta penguatan komitmen pada pemangku kepentingan surat edaran mengenai tata kelola AI.

IN