• Berita

Jakarta - Sejak tiga bulan silam, tol langit palapa ring sudah diresmikan oleh Presiden RI yang menghubungkan 57 daerah terluar, terdepan dan terpencil dengan internet pita lebar (broadband). Kendati demikian, konektivitas broadband masih memiliki kendala yang menjadi pekerjaan rumah para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, Dewan Teknologi Informasi dan Komunkasi Nasional (Wantiknas) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Percepatan Konektivitas Broadband di Indonesia guna mencari strategi dalam akselerasi konektivitas broadband, Rabu, (29/01) kemarin.

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini kecepatan internet yang menjadi kendala besar, kata Senior Digital Development Specialiat Worldbank, Natasha Beschorner, dalam paparannya ketika menjadi pembicara dalam forum tersebut. 

Natasha juga beberkan strategi yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan. "Jumlah investasi perusahaan telco sangat besar, percepatan backbone di tingkat kecamatan, dan koneksi palapa ring di kecamatan," jelasnya.

Senada dengan Natasha, Asisten Deputi Telematika Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eddy Satria juga menuturkan perlu adanya percepatan RPI dan tindak lanjut RPI untuk mendukung transformasi ekonomi.

"Secara umum RPI Indonesia tertinggal dengan negara lain, sehingga perlu percepatan karena sudah ada di track yang benar," tuturnya.

Tidak bisa dipungkiri, beberapa riset mengungkapkan Indonesia merupakan negara tertinggi dalam hal adopsi digital. Namun, di samping itu percepatan konektivitas pun masih menjadi isu hangat. Banyak tantangan yang dihadapi Indonesia, untuk menuju digital memang infrastruktur menjadi punggung untuk mencapai keberhasilan digital. 

FGD yang dilaksanakan di Grand Hyatt, Jakarta Pusat tersebut dihadiri pula oleh Plt. Direktur Pengembangan Pitalebar Kementerian Komunikasi dan Informatika Ikhsan Baidur, Direktur Penataan Sumber Daya, Direktur Penataan Sumber Daya Kementerian Komunikasi dan Informatika Denny Setiawan.

Keduanya berharap peran strategis Wantiknas dalam memberi kemudahan koordinasi antar pemangku kepentingan serta merumuskan regulasi yang dibutuhkan untuk mengakselerasi implementasi infrastruktur pita lebar di Indonesia.