Presiden Jokowi mengarahkan bahwa dunia kini memasuki era baru yang serba digital, sehingga jajaran birokrasi juga harus mengubah cara bekerja.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Azwar Anas mengatakan bahwa transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif semua kementerian/lembaga dan pemda.
”Karena Presiden ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital," ungkapnya selepas Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden, Selasa (9/1/2024) sebagaimana dikutip dari media.
Anas juga mengungkapkan ada sejumlah langkah strategis yang dipaparkan Presiden untuk mendukung percepatan transformasi digital. Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini. Layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah.
Kedua,untuk mengakselerasi transformasi digital layanan pemerintah, Presiden Jokowi telah menyetujui transformasi BUMN Peruri menjadi "GovTech" alias tim pengelola digital pemerintah. Ketiga, perlunya kerja kolaboratif di semua lini.
Kemudian yang keempat, adalah perlindungan data pribadi, dan yang terakhir langkah teknis awal dengan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara.
IN
Latest News from Wantiknas
Rate this article: