• Berita

Jakarta - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022 (Musrenbangnas) digelar pada Kamis, (28/04) secara daring dan luring dan diikuti oleh seluruh kementerian dan stakeholder hingga daerah. 

Meski di tengah situasi global yang tidak menentu dan pandemic Covid-19 belum sepenuhnya berakhir, pelaksanaan Musrenbang 2022 menjadi acuan penting untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang mengangkat tema “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sasaran RKP 2023 juga dijabarkan ke dalam prioritas nasional sebagai fokus pembangunan 2023 yaitu, pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka antara 5,3-6 persen, rasio gini 0,375, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, indeks pembangunan manusia 73,31, tingkat kemiskinan 7,5 persen, dan nilai tukar petani 103 hingga 105 serta nilai tukar nelayan 106 hingga 107.

Sesuai dengan tema dan sasaran RKP 2023, maka ditetapkan 8 poin arah kebijakan, yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM baik kesehatan maupun pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan daerah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersi dan sanitasi, kemudian terakhir pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dalam RKP tahun 2023, telah ditetapkan juga major project yang memiliki peran dalam mendukung capaian prioritas nasional. Beberapa major project tersebut adalah kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata, akselerasi pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem kesehatan nasional.

Kemudian juga pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3. 

Selain itu, pentingnya transformasi digital dalam mewujudkan transformasi ekonomi. Oleh karenanya Bappenas telah Menyusun peta jalan digital untuk mendorong transformasi ekonomi yang sesuai dengan RKP 2023.

“Pentingnya transformasi ekonomi tidak lain melalui transformasi digital. Transformasi digital perlu dilakukan untuk mengimbangi industrialisasi digital sehingga indonesia tidak menjadi konsumen produk import tetapi namun menjadi produsen digital yang mampu memnuhi kebutuhan domestik hingga luar negeri,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2022. 

Sumber: Bappenas