• Berita

Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk mendorong transformasi digital sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Eris Munandar, beserta jajaran di Kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Utara pada awal Maret kemarin. “Pemerintah akan terus mendorong transformasi digital agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air,” terang Wapres. 
Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 Tahun 2019 tentang sistem satu data telah mulai diimplementasikan. Di balik gegap gempitanya langkah tersebut, ada satu hal yang tak dapat ditinggalkan karena memiliki peran yang sangat penting. Transformasi digital akan menjadi sesuatu yang merugikan jika dilakukan tanpa mempertimbangkan keamanan siber.

Dalam acara TIK-Talk yang diselenggarakan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), di Gedung Core Mediatech, Jakarta pada awal Februari lalu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyatakan bahwa di tengah perkembangan teknologi global dan era Revolusi Industri keempat (Industri 4.0), keamanan siber sangat penting untuk mendukung proses transformasi digital di Tanar Air. Apalagi pesatnya perkembangan penggunaan teknologi informasi dan internet. Di satu sisi juga membawa pengaruh besar terhadap meningkatnya ancaman kejahatan siber.

Selain itu, Hinsa juga mengingatkan bahwa keamanan siber harus menjadi perhatian kita semua, karena dampaknya yang sangat besar. “Yang menjadi perhatian kita adalah dampak yang berakibat pada keamanan kita. Kesalahan terjadi karena human, berawal dari pemikiran kemudian disalurkan melalui internet atau teknologi secara masif berpengaruh terhadap manusia,” ujarnya. 

Sementara anggota Tim Pelaksana Wantiknas, Ashwin Sasongko menjelaskan saat ini semuanya sudah serba digital, sehingga transformasi digital perlu. Tetapi, dibutuhkan keamanan siber yang mumpuni. “Sesuai dengan arahan pak Menteri Bappenas untuk fokus pada transformasi digital. Maka keamanan siber ini adalah bagian dari transformasi digital. Keamanan siber mencakup banyak hal termasuk masalah satelit dari segi keamanannya. Dulu Indonesia pernah ada masalah satelit, pada saat itu kita harus meminta organisasi internasional untuk mengembalikan satelit tersebut pada orbitnya. Seharusnya kita bisa mencegah ini,” tutur Ashwin saat memberikan sambutan.

Tak jauh berbeda, anggota Tim Pelaksana Wantiknas lainnya, Garuda Sugardo juga meyakini bahwa keamanan siber menjadi bagian penting dalam transformasi digital. “Jadi kita yakini bahwa keamanan siber adalah sebuah keniscayaan yang harus kita laksanakan bersama-sama sehingga tercipta transformasi digital,” jelasnya.

Bukan main-main, saat ini BSSN sebagai instansi Pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan siber telah berupaya penuh untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia sehingga mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional. Pada laporan Global Cyber Security Index (GCI) 2018 yang mengukur komitmen, kepedulian, dan usaha suatu negara terhadap pengelolaan keamanan siber, peringkat pengelolaan keamanan siber Indonesia menempati posisi ke-41 dari 175 negara dengan skor 0,776 dengan skala 0,00-1,00. Padahal sebelum berdirinya BSSN, GCI Indonesia pada 2017 berada di peringkat ke-70 dari 164 negara dengan skor 0,424. Sebuah capaian yang luar biasa.