20 October 2018

Seminar Wantiknas: Government Integrated Data Center

Saat ini cukup banyak Kementerian atau Lembaga baik di pusat maupun daerah yang membangun pusat data dan pusat pemulihan data (DC/DRC) secara mandiri dengan tingkat keamanan dan standar yang bervariasi. Hal ini menimbulkan tingginya investasi TIK.

Pelayanan publik tidak optimal serta keamanan data yang tidak terjamin. Di sisi lain, sudah ada beberapa DC/DRC yang dibangun oleh pemerintah atau BUMN serta pihak swasta yang berstandar internasional serta memenuhi standar keamanan yang baik

Fasilitas ini tentunya dapat digunakan secara optimal oleh Kementerian dan Lembaga lainnya tanpa harus membangun fasilitas baru.

Ilham Habibie, Ketua Dewan Teknologi Informasi Nasional (Wantiknas) mengatakan bahwa banyaknya data center di lembaga pemerintahan sudah menyebabkan dua pemerintahan mengeluarkan moratorium pembentukan data center baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan satu di tahun 1996 dan Presiden Joko Widodo satu lagi di tahun 2015.

Dengan moratorium ini diharapkan semua pusat data bermigrasi menjadi pusat bersama. WANTIKNAS ingin mencari jalan keluar agar permasalahan DC/DRC lingkungan instansi pemerintah dapat diselesaikan dengan baik. “Seminar Nasional Government Integrated Data Center (GIDC) : Utilisasi dan Pola Solusi Pusat Data Nasional” yang diselenggarakannya sebagai bagian dari Habibie Festival di bulan Agustus 2016 mencoba mencari ide atau gagasan untuk mewujudkan GIDC bersama, serta bagaimana pola pemanfaatannya apabila GIDC tersebut sudah terwujud.

Aswin Sasongko, anggota Wantiknas, mengatakan salah satu permasalahan data centre adalahbahwa data dan informasi nya tidak sering diperbaharui secara teratur dan masalah keamanan data belum menjadi prioritas.

Seminar menyetujui bahwa yang kini diperlukan adalah pengintegrasian semua data center yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan akhirnya tingkat nasional.

Ilham Habibie menyatakan yang sangat diperlukan dalam usaha pemerintah untuk mendirikan pusat data nasional adalan adanya seorang Chief Information Officer (CIO) yang akan berlaku sebagai titik fokus bagi pengembangan baik pusat data nasional maupun juga program-program IT nasional. CIO ini, yang harus ditunjuk oleh presiden, dapat berupa perorangan, seperti seorang pejabat yang ditunjuk, maupun lembaga.

Hal ini menurutnya mutlak diperlukan karena pembentukan pusat data nasional akan memerlukan kerjasama lintas sektoral antara berbagai lembaga pemerintahan.

Peserta seminar juga setuju perlunya standar untuk Data Center. Apakah diambil dari standar lokal maupun dari luar negeri, standar tersebut perlu di nasionalisasikan terlebih dahulu untuk menyelaraskannya dengan kebutuhan Indonesia.

Bambang Dwi Anggono dari Menkominfo, mengatakan bahwa untuk mencapai pemerintahan online yang efektif, diperlukan peraturan yang khusus, yang berbeda dari peraturan untuk penggunaan IT lainnya.

Sumber: http://www.habibiefestival.com/majalah/read/seminar-wantiknas-government-integrated-data-center