10 December 2018

Peran Kampus Menyiapkan Smart People untuk Mendukung Smart City menuju Smart Nation

Rabu kemarin (3/1), Garuda Sugardo selaku anggota Tim Pelaksana sekaligus Ketua Pokja Infrastruktur dan Perangkat Keras Dewan TIK Nasional (Wantiknas) mengisi salah satu acara bertajuk sharing session atau diskusi umum dengan mengambil tema “Peran Universitas Menyiapkan Smart People, Mendukung Smart City, Menuju Smart Nation.” Acara ini berlangsung di Universitas Bakrie di kawasan Kuningan Jakarta Selatan.

Dalam acara diskusi bersama para mahasiswa Magister Manajemen dan dosen dari fakultas MM Universitas Bakrie serta beberapa tamu umum ini, Garuda menyampaikan penjelasannya mengenai latar belakang dan tugas-tugas pokok Wantiknas serta perannya dalam bidang Teknologi dan Informasi sebelum masuk ke diskusi utama.

Salah satunya adalah program Pita Lebar atau Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI) yang berkaitan dengan broadband plan. Rencana ini diterjemahkan oleh Wantiknas dan Worlbank menjadi konsep Meaningful Broadband Kota/Kab Initiative (MBKI). Ide MBKI ini sejalan dengan konsep smart city yang sedang berkembang akhir-akhir ini di beberapa Kota di Indonesia.

Smart city adalah isu yang paling populer di antara pengelola perkotaan untuk masyarakat,” ujar Garuda memulai penjelasannya mengenai topik smart city.

Sebenarnya, kata city bukan mengacu pada suatu kota atau kabupaten, melainkan sebuah tempat atau kawasan. Smart city bisa dikategorikan sebagai pengaturan lalu lintas, pengaturan energi, air, dan lain sebagainya. Hal ini disesbabkan karena smart city hadir di negara maju. Padahal di Indonesia sendiri, dibutuhkan smart city yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), smart city sendiri adalah sebuah konsep penataan kota yang terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah menciptakan perancangan pembangunan kota yang laik huni, maju, dan modern. Tak hanya itu, smart city juga berperan untuk meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi serta sebagai pondasi utama terbentuknya smart nation Indonesia.

Smart city yang ada di setiap kota tentu tidak sama. Jadi harus bersifat fleksibel. A city may difined as smart bila terdapat upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia, kegiatan sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan TIK.” Paparnya.

Pasalnya, di Indonesia yang bahkan memiliki 514 kabupaten kota, target terbentuknya 100 smart city pun belum mampu tercapai hingga tahun 2017 lalu. Garuda berpendapat, kasus ini disebabkan karena bupati atau walikota lebih menyukai studi banding ke luar negeri yang justru memiliki konsep smart city yang tidak sesuai dengan wilayah yang dipimpinnya.

Lalu, kenapa harus ada smart city? Kenapa smart city dibutuhkan di setiap kota di Indonesia?

“Perlunya smart city di Indonesia dilatarbelakangi oleh gaya hidup. Kemudian ada urban, perpindahan pekerjaan, pertumbuhan penduduk, dan modernisasi. Jadi, smart city bukan hanya sebuah program belaka, melainkan sebuah keharusan.” Jawab Garuda.

Lebih lanjut, pendiri Telkomsel ini juga menuturkan bahwa realisasi smart city juga harus didorong dengan smart people, sehingga terwujudnya konsep smart city bisa maksimal. Sementara itu, di lingkungan universitas, konsep smart city sendiri harus menjadi solusi kepada mahasiswa. Misalnya, ketersediaan internet di lingkungan perguruan tinggi yang bisa diakses oleh para mahasiswa di rumah indekos tanpa harus pergi ke kampus.

Garuda berharap, nantinya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan mencanangkan gerakan smart city nasional. Nantinya, di sinilah peran universitas, yaitu menjadi konsultan dari kota atau kawasan tertentu.

Pada intinya, smart city adalah sebuah kebutuhan yang perwujudannya tidak boleh berdasarkan kebutuhan “penjual”, melainkan oleh walikota, bupati, atau pemimpin wilayah tersebut.

Lalu, mengapa smart city adalah suatu kebutuhan? Berdasarkan hasil survei mengenai pengguna internet yang diperoleh dari Polling Indonesia, total pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 adalah sebanyak 132,7 juta dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 256,2 juta. Jumlah ini mengalami penurunan setelah diberlakukannya proses registrasi ulang oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Inilah, tambah Garuda, yang menjadi objek dari smart city.

Akan tetapi, pada saat konsep smart city digulirkan pada tahun 2014 silam, belum ada bisnis-bisnis berbasis internet. Kini, semua bisnis tersebut telah menjamur bahkan sebelum smart city ini terlaksana dengan sempurna.

Basis dari smart city adalah Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 yang berisi tentang Penghapusan Kesenjangan Digital Indonesia 2019. Program ini memiliki lima prioritas: E-Government, E-Health, E-Education, E-Logistic, dan E-Procurement. Sementara itu, agar mampu menuju smart nation, ada enam hal yang perlu dicapai, yaitu smart economy, smart mobility, smart governance, smart living, dan smart people. Keenamnya merupakan bagian dari tujuan otonomi daerah yang tertuis dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sampai tahun 2019, dari total 4.350 universitas yang ada di Indonesia, hanya diambil 5 terbaik, yaitu UI, UGM, ITS, ITB, dan Telkom University sebagai model smart city. Penerapan smart city di lingkungan kampus pun harus didasarkan pada komitmen rektor dan dukungan sumber daya, ketersediaan jaringadi lingkungan kampus pun harus didasarkan pada komitmen rektor dan dukungan sumber daya, ketersediaan jaringan, aplikasi, dan device.

Tujuan akhirnya adalah smart campus sebagai bagian dari smart nation yang berbasis smart people, yaitu mahasiswa itu sendiri. “Artinya, jika walikota, gubernur, atau pengelola wilayah tidak bekerja cepat, konsep smart city akan kalah cepat daripada smart economy karena masyarakatnya telah lebih maju.” Simpul Garuda. (YD)