23 May 2019
Kick off Meeting Kajian terkait e-Government bersama Yaya Heriyadi

Kick off Meeting Kajian e-Government bersama Para Ahli

Meningkatnya belanja TIK yang tidak diimbangi dengan pekerjaan optimal dan pengembangan e-Government yang masih terkotak-kotak mendorong Dewan TIK Nasional (Wantiknas) untuk mengkajia e-Government yang menyeluruh. Adapun cakupan bahasannya terdiri dari permasalahan e-Government itu sendiri, serta bagaimana langkah-langkah strategis dan prinsip-prinsip umum yang terdapat di dunia. Dalam pembuatannya, Wantiknas meminta bantuan seorang ahli di bidang TIK, yaitu Yaya Heriyadi, untuk dapat memberikan insight terhadap kajian yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan penerapan e-Government di Indonesia. Tepat pada Kamis lalu (3/08) lalu, kick-off meeting kajian pembahasan isu TIK di Pemerintahan Indonesia ini pun berlangsung.

Sesi diskusi ini dibuka oleh Gerry Firmansyah selaku Ketua Koordinator Tim Sekertariat Wantiknas dengan menjelaskan latar belakang permasalahan TIK yang menjadi concern utama. Menanggapi isu tersebut, ahli dari Universitas Bina Nusantara yang akrab dipanggil Yaya menekankan bahwa  permasalahan yang akan diangkat pada kajian ini harus jelas, apakah hanya membawa rumusan masalah atau hanya sebagian usulan saja. Hal ini disebabkan karena permasalahan terkait pola konsumsi TIK adapun lebih condong kepada masalah kepercayaan, sehingga kajian di bidang e-Government di Indonesia penuh tantangan. Sebagai seorang ahli, concern Yaya bisa dibilang lebih berat pada tolak ukur keberhasilan pemecahan masalah yang ada.

“Nantinya, ukuran keberhasilannya dapat dilihat dari prinsip-prinsip umum yang disebutkan tersebut dapat diadopsi atau tidak. Karena tujuan utama saat ini adalah menciptakan sebuah gerakan menuju perubahan, bukan lantas langsung merubah keseluruhan sekaligus. Itu tidak mungkin,” papar Yaya.

Concern Yaya selanjutnya adalah terkait metodologi penelitian yang tidak kalah penting. Setelah berdiskusi akhirnya disepakati bahwa tahap pertama didapat dari deep interview awal, yang mana hasil interview tersebut akan ditambahkan dengan studi literasi agar dapat menghasilkan materi untuk kemudian dibahas dalam suatu FGD (forum group discussion). Pada FGD tersebut diharapkan inti yang dicari dapat ditemukan. Dalam pelaksanannya, Wantiknas sendiri akan memfasilitasi pengumpulan data yang dibutuhkan di dalam kajian ini.

“Dibutuhkan output dan sistematika pelaporan yang terstruktur untuk kemudian disampaikan ke Presiden. Dalam teknisnya, para Ahli yang terlibat akan dibantu oleh Tim Sekertariat, dalam hal dokumentasi dan MoM misalnya, Tim Sekretariat yang akan melakukan. Tugas dari para ahli selanjutnya adalah menganalisis dari data yang dihasilkan,” Farisya Setiadi, Wakil Koordinator Tim Sekertariat Wantiknas, menjelaskan.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa yang kemudian menjadi permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan tindak lanjut moratorium pembangunan data center, apakah sampai mengkoleksi data data center untuk seluruh Indonesia atau bagaimana, demikian pula terkait konten seperti apa yang ingin dihasilkan.

Menanggapi hal ini, Gerry menjelaskan bahwa memang pemaparan tentang kebijakan moratorium data center , termasuk kejelasan dari kelanjutan moratorium itu sendiri khususnya terkait prinsip-prinsip pengembangan data center pemerintah terpadu. Terkait konten yang ingin dihasilkan, Gerry menekankan bahwa hasil kajian tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan kajian terkait NG-CIO, karena memang sudah ada porsinya masing-masing.

“Nantinya kajian terkait e-Government dan NGCIO akan dikolaborasikan supaya lebih bisa menguatkan misi dan objektif awal yang memang ingin dicapai,” tutup Gerry. (PP/FS)