23 May 2019
Pembahasan Rancangan Perpres SPBE bersama Prof. Suhono dan Mira Tayyiba.

Peran Kepemimpinan CIO dalam Mewujudkan e-Government Terpadu

Salah satu metode untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan dibentuknya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SBPE). Suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu, dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada badan pemerintahan. Gagasan ini kemudian akan diatur dalam rancangan peraturan presiden yang selanjutnya disebut Rancangan Perpres SPBE.

Kemarin (10/7), Dewan TIK Nasional (Wantiknas) bersama Mira Tayyiba selaku anggota Sekretaris II Tim Pelaksana Wantiknas, yang juga menjabat sebagai Asisten Deputi Peningkatan Ekonomi Daya Saing Kawasan Kementrian Koordinator Perekonomian, dan Prof. Dr. Ir. Suhono H. Supangkat selaku pencetus ide smart city sekaligus guru besar di Institut Teknologi Bandung (ITB), mengadakan dialog yang berfokus untuk mengkaji bentuk kelembagaan, serta pengembangan SPBE ke depan.

Dalam dialog tersebut, Wantiknas bersama kedua ahli menganalisa kendala yang ditimbulkan terkait pelaksanaan pembentukan kelembagaan SPBE. Salah satunya adalah proses pengambilan kebijakan yang cenderung terlambat dalam mengantipasi perkembangan teknologi yang berkembang sangat cepat. Perlu ada satu Menteri atau seorang personal yang dipercaya oleh Presiden untuk bertindak sebagai National Government – Chief Information Officer (NG–CIO).

Kebutuhkan akan NG-CIO pada dasarnya sudah diajukan sejak tahun 2007, perjalanan panjang ini di mulai ketika Sofyan Djalil yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo yang juga Ketua Tim Pelaksana Wantiknas memberi masukan tentang bentuk kepemimpinan TIK nasional dengan melalui perumusan tata kelola TIK nasional. Namun semenjak rumusan tata kelola tersebut diterbitkan hingga kini kepemimpinan TIK di tingkat nasional mapun daerah belum berujung pada kemunculan CIO yang berfungsi untuk mensinergikan aset TIK.

Mira Tayyiba menekankan bahwa kebutuhan akan CIO ini disesuaikan dengan isu strategis yang sedang dihadapi, misalnya kebutuhan untuk integrasi anggaran yang tersebar di masing-masing institusi. Namun ke depannya, bukan tidak mungkin kebutuhan ini akan berubah dan menitikberatkan pada aspek teknologi.

“Misalnya saat ini permasalahan yang ada adalah terkait negara kepulauan, berarti instrumen yang efektif untuk menyatukannya adalah biaya. Maka dibutuhkan seorang CIO yang dapat memegang anggaran untuk mengintegrasikan semua institusi. Mungkin lima tahun ke depan kebutuhan CIO sudah berbeda, ketika pemerintahan sudah terintegrasi maka dibutuhkan CIO yang dapat meningkatkan teknologi,” terang Mira.

Suhono kemudian juga menjelaskan bahwa hal lain yang dibutuhkan agar SPBE berjalan terpadu adalah dengan hadirnya Enterprise Architecture (EA). EA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan agar kebijakan dalam menerapkan e-Government tidak terpisah-pisah.

“Saat ini, Indonesia belum memiliki Enterprise Architecture yang merupakan hal penting dalam e-Government. Kalau pemerintah sudah memiliki pemimpin namun belum ada EA, kebijakan yang dihasilkan menjadi terpisah. Tidak terintegrasi,” jelas Suhono.

Selain itu, penamaan kelembagaan Komite SPBE juga menjadi concern tersendiri. Karena smart city dan e-Government adalah sesuatu yang tidak sama namun saling beririsan. Suhono menjelaskan, jika menganalogikan smart city maka Kementrian bertugas untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsi Kementrian. Sedangkan tugas dan fungsi pemerintah provinsi berada dalam ruang lingkup koordinasi. Dalam konteks smart city, dasarnya terdiri dari bisnis proses, data, infrastruktur dan aplikasi. Tahapan dasar ini dapat dimasukkan dalam Perpres SPBE

“Penamaan Komite SPBE juga sebaiknya menjadi Smart Government, supaya mencitrakan sistem pemerintahaan yang cerdas,” ujar Suhono menambahkan.

Sebagai penutup, kedua ahli juga menegaskan bahwa digitalisasi adalah proses komputerisasi dan digitalisasi. Digitalisasi administrasi pemerintahan sendiri merupakan pekerjaan yang penuh tantangan, karena tidak hanya sekadar mendigitalisasi yang sebelumnya bersifat paper-based, tetapi juga merekayasa proses bisnis. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan yang diwujudkan dalam peran CIO untuk mensinergikan dan menkoordinasi proses-proses yang ada agar berjalan terpadu. (pp/fs)