24 July 2017
Forum diskusi yang membahas mengenai tata kelola TIK di BPJS Kesehatan. Dipimpin oleh Garuda Sugardo selaku Ketua POKJA Infrastruktur dan Perangkat Keras.
Forum diskusi yang membahas mengenai tata kelola TIK di BPJS Kesehatan. Dipimpin oleh Garuda Sugardo selaku Ketua POKJA Infrastruktur dan Perangkat Keras.

Guna Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan, BPJS Kesehatan Susun Program Berbasis TIK

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 96/2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (Perpres RPI), Dewan TIK Nasional (Wantiknas) mempunyai tugas untuk mengevaluasi jalannya implementasi pita lebar hingga tahun 2019. e-health adalah salah satu prioritas utama di dalam Perpres RPI ini. Kemarin (10/7) Wantiknas mengadakan sesi diskusi dengan tim IT dari BPJS Kesehatan.

Melalui sesi diskusi yang dipimpin oleh Garuda Sugardo selaku Ketua POKJA Infrastruktur dan Perangkat Keras Wantiknas ini, Wantiknas menggali sistem fasilitas kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Termasuk diantaranya sistem teknologi, olah data, komunikasi, anggaran dan tata kelola. Inisiatif ini disambut dengan antusias oleh Yudi Bastian selaku Ketua Grup Strategi Perencanaan dan Keamanan Teknologi Informasi (SPKTI) BPJS Kesehatan.

Yudi pun memulai penjelasannya dengan menegaskan bahwa BPJS Kesehatan pada dasarnya adalah badan asuransi kesehatan. Namun yang membuatnya berbeda dari badan asuransi lainnya adalah, tupoksi untuk program kesehatannya diberikan langsung oleh Kementrian Kesehatan. Sehinga dampak biaya yang timbul adalah tanggung jawab dari BPJS Kesehatan sendiri.

“BPJS Kesehatan sama saja seperti badan asuransi lainnya, tapi yang membedakan adalah kita (BPJS Kesehatan, red) diberikan dukungan program oleh Kementrian Kesehatan langsung,” terang Yudi.

Terkait dengan bidang IT sendiri, BPJS Kesehatan memiliki misi untuk memperbaiki infrastruktur di bidang peningkatan kapasitas kehandalan, termasuk penanganan IT. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan optimalisasi dan data center, karena kedua hal ini berkaitan dengan sistem utama pengelolaan kesehatan mereka yang terdiri dari sistem kepesertaan, sistem pelayanan, dan sistem penarikan iuran.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian BPJS menyusun program perencanaan untuk bidang TI pada tahun 2017. Program ini berkaitan dan mendukung tiga objektif utama BPJS Kesehatan, yaitu keberlangsungan finansial. kepuasan peserta, dan menuju cakupan peserta. Ketiga objek ini memiliki fokus yang dapat dikaitkan dengan tata kelola IT, seperti business alignment, risk, value, and resource management, serta performance measurement.

Adapun program IT  BPJS Kesehatan di tahun 2017 terdiri dari beberapa poin utama seperti pengembangan dan optimalisasi otomasi sistem informasi, optimalisasi sistem pengelolaan informasi (big data & data analytic), peningkatan kapasitas dan kehandalan infrastruktur operasional IT, peningkatan sistem keamanan IT, serta optimalisasi sistem penanganan keluhan IT.

Dari poin-poin tersebut, terdapat sekiranya tiga poin yang dapat diintegrasikan dengan sistem otomasi pengelolaan IT kesehatan (e-health). Baik dalam hal sistem informasi kesehatan, standar biaya, maupun sistem pelayanan jaminan kesehatan nasional.

Memang BPJS Kesehatan telah menanggung biaya pengelolaan IT untuk fasilitas kesehatan (puskesmas), akan tetapi berdasarkan Perda, biaya tersebut diberikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes), sehingga Dinkes yang akan mengelola keuangannya sendiri.

Oleh karena BPJS Kesehatan membutuhkan server besar khusus yang menaungi bidang kesehatan ini. Jika faskes tidak memadai untuk mengadakan aplikasi, maka BPJS Kesehatan akan memberikan akses aplikasi yang ada di server di tempat faskes. Namun akan menjadi sulit untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau internet, padahal kini sistemnya sudah mulai online.

Jusran yang juga adalah staff SPKTI BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa integrasi data terkini sudah berhasil dicapai. Kendalanya memang ada di data-data lama, namun BPJS sudah melakukan tujuh kali tahap pembersihan data untuk mencapai akurasi data. Sebanyak 70% fasilitas kesehatan (faskes) pun sudah terintegrasi dengan melakukan web service.

“Jika belum bridging, BPJS akan menempatkan server aplikasi p-care. Karena jika tidak, akan terjadi double input,” kata Yudi menambahkan.

Anggota Tim Pelaksana, Garuda kemudian menarik kesimpulan bahwa bentuk solusi dan dukungan yang dapat diberikan Wantiknas adalah dalam hal membangun digital single platform nasional berbasis sistem EDI (Electronic Data Interchange), namun memang masih diperlukan pembahasan lebih lanjut. Wantiknas juga perlu membahas lebih dalam pola sinergi penyedia jaringan komunikasi data dalam menyediakan jaringan di daerah yang tidak terjangkau.

“Dibutuhkan inisiasi awal memang, sehingga nantinya bisa jadi tim yang akan menjadi ekosistem e-health,” tegas Garuda menutup diskusi kali ini.

Pembahasan lebih lanjut tentang bentuk dukungan tersebut akan dilanjutkan dengan beberapa pihak terkait lainnya, seperti Telkom dan Kementrian Kesehatan. Diharapkan dengan adanya inisiasi awal seperti ini, ekosistem e-health dapat segera dijalankan. (pp/fs).