17 November 2017
Bambang "Ibenk" Dwi Anggono dari Kominfo, saat menyampaikan pendapatnya dalam rapat koordinasi dengan antara perwakilan dari Pemerintah Perancis dengan Wantiknas, Kominfo, Kemenpan-RB membahas kerjasama bilateral terkait data center nasional.
Bambang "Ibenk" Dwi Anggono dari Kominfo, saat menyampaikan pendapatnya dalam rapat koordinasi dengan antara perwakilan dari Pemerintah Perancis dengan Wantiknas, Kominfo, Kemenpan-RB membahas kerjasama bilateral terkait data center nasional.

Agar Kerjasama Bilateral Terwujud, Perwakilan Perancis Temui Wantiknas

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga antara Dewan TIK Nasional (Wantiknas), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemKominfo) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pembangunan data center skala nasional terus dilakukan.

Kebijakan moratorium pembangunan data center, termaktub dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019. Dimana pada moratorium tersebut dijelaskan agar instansi pemerintah bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, seperti komputasi awan (cloud computing).

Kebutuhan data center di Indonesia, didengar baik oleh berbagai pihak termasuk pemerintah Perancis, hal ini tercermin saat diselenggarakannya rapat koordinasi GIDC (Government Integrated Data Center) antara Wantiknas, Kemenpan-RB, KemKominfo, Bappenas dan perwakilan dari pemerintah Perancis, pekan lalu (13/2/2017) di Jakarta.

Ashwin Sasongko, anggota Tim Pelaksana Wantiknas memimpin jalannya rapat tersebut, dan menjelaskan secara singkat latar belakang kunjungan pemerintah Perancis ke Indonesia.

“Semakin tingginya kebutuhan data center di pemerintahan, maka pada tahun 2015 Kominfo selaku penyedia fasilitas infrastruktur TIK, berdiskusi dengan Bappenas mengenai pembangunan data center. Bappenas memberikan persetujuan pembangunan data center dengan skema bantuan soft loan dari luar negeri”, tutur Ashwin.

“Proposal soft loan sudah diajukan ke beberapa negara, dan Perancis merupakan negara yang memberikan respon positif. Dan pada rapat hari ini, pemerintah Perancis mengirimkan perwakilannya untuk mereview scope of work kerjasama ini”, sambungnya.

Koordinasi lintas lembaga guna mewujudkan data center nasional terpadu bekerjasama dengan pemerintah Perancis, juga disampaikan oleh Bambang Dwi Anggono dari KemKominfo. Menurut beliau bahwa salah satu koordinasi ini yaitu proyek pembangunan fasilitas data center terpadu di Indonesia.

“Terkait solusi pembangunan data center maka KemKominfo mengundang KemenPAN-RB selaku pembuat kebijakan regulasi mengenai e-Gov”, demikian seperti yang disampaikan oleh sosok yang akrab disapa “pak Ibenk”.

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang moratorium data center, sangat disetujui oleh Garuda Sugardo, anggota Tim Pelaksana Wantiknas yang turut hadir dalam rakor di ruang rapat Rasuna tersebut. Garuda berpendapat moratorium sangat membantu dalam penghematan biaya belanja negara.

“Indonesia memiliki 34 kementerian, 500-an kota dan kabupaten. Dapat dibayangkan jika tiap pemerintahan memiliki masing-masing data center”, ujar Garuda menjelaskan

“Ditambah dengan kondisi data center di Indonesia yang sangat banyak dan beragam, dari kondisi yang tidak baik hingga kondisi sangat baik”, sambungnya.

Kemenpan-RB juga tidak tinggal diam agar implementasi e-government di Indonesia bisa berjalan sesuai arahan pemerintah pusat. Pihak Kemenpan-RB mengaku siap mendukung dengan menyiapkan business process e-government.

“Dalam implementasi e-government, business process merupakan bagian yang paling penting. Oleh karena itu, Kemenpan-RB sedang menyiapkan business process tersebut”, ujar Yanuar Ahmad dari Kemenpan-RB saat mengutarakan kesiapan lembaganya.

Guna mewujudkan kerjasama bilateral antara pemerintah Perancis dengan pemerintah Indonesia, dalam hal pembangunan data center terpadu, pihak Perancis menyatakan ketertarikannya terkait dengan skema pembiayaan.

“Kunjungan Presiden Jokowi ke Perancis, dilanjutkan dengan kunjungan Kedubes Perancis di Indonesia ke kantor Bappenas dan KemKominfo membahas project finance agar bisa diketahui bagaimana proyek ini bisa berjalan dengan baik”, ucap Terrenaire Helena dari pihak Perancis.

Apa yang disampaikan oleh Helena, dipertegas oleh perwakilan lainnya yang turut menghadiri rakor pekan lalu.

“Kami akan melakukan kunjungan ke Bappenas dan Kominfo untuk memberikan penawaran terhadap bantuan yang nantinya akan dilaksanakan”, demikian kata Gagilardi Romain, perwakilan pemerintah Perancis.

“Kami akan membantu dari segi teknis dan pembiayaan untuk pengembangan e-government di Indonesia”, Gagilardi menambahkan. (sb-fs)