16 July 2019
Akhir pekan lalu (21/10/2016), Wantiknas mengundang beberapa "pemain" data center seperti BP Batam, BPPT dan Telkom Sigma, sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan SNGIDC Agustus lalu.

Wantiknas Canangkan Kolaborasi Antar K/L untuk Menjawab Moratorium

Menindaklanjuti Seminar Nasional Government Integrated Data Center (SNGIDC) bulan Agustus lalu, menjelang akhir pekan kemarin (21/10/2016) Dewan TIK Nasional (Wantiknas) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan “para pemain” data center nasional seperti Telkom Sigma, BP Batam dan BPPT.

Rakor yang dipimpin Garuda Sugardo kali ini, bertujuan mematangkan ide serta mencari alternatif solusi imbas adanya moratorium pembangunan infrastruktur data center baru bagi instansi pemerintah seperti yang tertuang dalam Perpres No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (Perpres RPI).

“Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan para operator data center dalam rapat pagi ini, seperti yang sudah saya beritahukan bahwa ini merupakan tindak lanjut kita saat seminar bulan Agustus lalu”, buka Garuda saat memimpin rapat.

“Disini kita membahas solusi apa yang sekiranya bisa kita terapkan terkait adanya moratorium dalam Perpres RPI”, sambung Garuda.

Hadir pula Anggota Timlak lainnya, Ashwin Sasongko yang juga ketua pokja internet dan online Wantiknas. Menurut Ashwin, kita tidak boleh diam begitu saja dengan adanya moratorium dalam Perpres RPI.

“Dengan adanya moratorium, kita siapkan beberapa alternatif solusi dari moratorium tersebut dan akan kita laporkan ke Ketua Harian kita (Ketua Harian Tim Pengarah Wantiknas, Menteri PPN/Ka. Bappenas, Bambang Brodjonegoro – Red)”, ujar Ashwin.

Ashwin juga mengingatkan kembali bahwa sebuah data memang sudah diatur kegunaannya dalam undang-undang, apakah itu untuk disebarkan ke umum atau tidak.

“Dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengatur data pemerintah dalam dua kelompok besar, yang rahasia dan yang tidak rahasia”, tambah Ashwin yang juga merupakan peneliti senior dari LIPI ini.

Kebutuhan akan fasilitas data center di lingkungan K/L meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan data elektronik akibat penerapan e-government di instansi Pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan solusi seperti pemanfaatan data center yang bisa dipakai bersama-sama.

“Solusi yang kita ajukan ini nantinya guna mengakomodasi kebutuhan K/L terkait pemanfaatan data center bersama”, demikian Garuda Sugardo menambahkan.

Wantiknas sebagai lembaga multi-stakeholder di bidang TIK yang diketuai oleh Presiden RI merasa perlu segera melakukan koordinasi dan konsolidasi antar Lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan terkait, agar permasalahan kebutuhan data center dan data recovery center (DC/DRC) nasional segera terwujud.

“Untuk rapat selanjutnya, akan kita undang juga dari Kemkominfo, PAN-RB dan BSN (Badan Standarisasi Nasional, Red). Kita perdalam pembahasan mengenai regulasi dan standardisasi DC/DRC”, tutup Garuda dalam rapat (sb/fs)